Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mas Nadiem “Terima Rapor” Kinerja Setahun, Nilainya Pas-pasan atau Memuaskan?

mas-nadiem-terima-rapor-kinerja-nilainya-pas-pasan-atau-memuaskan2
Mendikbud Nadiem Makarim menggelar rapat bersama pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikbud, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (25/10/2019). Dok. Kemendikbud

Entah terasa entah tidak, tiba-tiba saja masa kinerja Kabinet Indonesia Maju sudah mulai melangkah dari angka 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu para menteri resmi dilantik. Artinya, 3 hari yang lalu kabinet kerja sudah “terima rapor” kinerja.

Meski baru bergulir satu tahun masa pemerintahan, agaknya sudah banyak topik yang bisa kita ceritakan jika berbicara tentang kinerja setahun.

Tentu saja, kan? Rangkaian kebijakan yang hadir di tahun pertama masa kerja selalu berkesan dan bisa dijadikan dasar dari kemajuan. Mulai dari polemik kartu prakerja, BLT, hingga RUU Cipta Kerja.

Termasuklah ketika kita sedikit menyorot kinerja di sektor pendidikan yang dinahkodai oleh Mas Mendikbud Nadiem Makarim.

Ketika kita mulai berfokus kepada Mas Mendikbud, bayangam yang sering muncul di kepala tidak akan jauh-jauh dari pergolakan wajah pendidikan Indonesia di tengah pandemi.

Barangkali sebagian dari kita sudah sempat merasakan stagnasi pendidikan, sekarang, ditambah dengan hadirnya virus covid-19. Secara otomatis, semua serba susah dan menuntut masing-masing diri untuk berubah.

Masalahnya, perubahan yang dilakukan sebagai perwujudan dari adaptasi terhadap pandemi sesungguhnya butuh proses. Beda dengan kebijakan yang dihasilkan oleh para pemangku jabatan. Publik biasanya ingin cepat, pun dengan bertubi prasangka untuk mencari kesalahan rencana.

Meski begitu, jika dipandang dari sisi analisa, tiada salahnya jika publik mengkritisi. Toh, kebijakan yang dihadirkan oleh pemangku jabatan demi kemaslahatan masyarakat juga, kan? Menderita atau bahagia, masyarakatlah yang merasakan.

Di dalam wadah wajah pendidikan, masyarakat yang dimaksud di sini adalah guru, siswa, mahasiswa, kepala sekolah, dosen hingga mahasiswa. Tiap-tiap dari mereka terkena kebijakan seperti penyederhanaan RPP, perluasan penggunaan dan BOS, penghapusan UN, hingga bantuan kuota.

Sayangnya, dari masing-masing kebijakan yang telah disebut, tidak semua masyarakat terkena dampaknya. Sebut saja seperti program bantuan kuota internet. Siswa yang tidak punya handphone dan sekolah yang tidak bersinyal internet, tidak dapat kuota, kan?

Begitulah, andaipun dapat, bagaimana cara menggunakannya. Tentu saja tidak bisa digunakan, walau harus memanjat atap rumah sekalipun. Ups, keceplosan. Agaknya penilaian atas kebijakan kuota internet ini merupakan bocoran awal nilai rapor kinerja Mas Nadiem ya. Hehehe

Ya, Mas Nadiem sudah pasti “terima rapor” setahun kerja dari masyarakat. Entah itu guru, siswa, orang tua, para pengamat hingga organisasi pendidikan semuanya punya kebebasan untuk menilai sebuah kebijakan pendidikan.

Contohnya seperti kritik yang datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Organisasi yang terus aktif memperjuangkan pendidikan ini memberi nilai merah untuk rapor kinerja setahun Kemendikbud.

Diterangkan oleh pengurus FSGI cabang Mataram (NTT), Mansur menyebut bahwa dari 8 kebijakan yang dinilai, Mas Nadiem mendapat nilai rata-rata di bawah KKM. KKM FSGI adalah 75, sedangkan Kemendikbud hanya mampu meraih nilai rata-rata 68. Berikut uraiannya:

mas-nadiem-terima-rapor-kinerja-nilainya-pas-pasan-atau-memuaskan1
Nilai Rapor Mas Nadiem dari FSGI/diolah dari KOMPAS.com

Dari data nilai rapor Mas Mendikbud via FSGI di atas, terlihat ada 5 kebijakan yang merah alias berada di bawah KKM. Mulai dari kebijakan POP, PJJ, Relaksasi dana BOS, program Merdeka Belajar, hingga Asesmen Nasional.

Ketika kita menyelisik lebih lanjut, nilai merah pada POP dan PJJ cukup wajar karena sempat menuai kontroversi.

Kebijakan POP ditunda karena kurang transparan, sedangkan kebijakan mengatasi PJJ masih menuai kisah miris setelah ditemukan kasus siswa bunuh diri gara-gara kesulitan belajar daring. Meski sebenarnya kasus ini tidak bisa menjadikan PJJ semata-mata biang kesalahan, sih.

Syahdan, untuk program relaksasi Dana BOS, Merdeka Belajar, hingga Asesmen Nasional, secara pribadi saya memandang bahwa nilai merah yang ditujukan ke Kemendikbud atas 3 kebijakan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di lapangan.

Sejatinya, keberhasilan dalam sosialisasi program memang sudah jadi tanggung jawab Mas Nadiem juga, sih. Kendati demikian, publik juga perlu menyadari bahwa tantangan sebuah program tidaklah mudah. Hadirnya pandemi terutama, kemudian juga diperlukan satu visi juang.

Lagi-lagi nilai rapor yang dihadiahkan oleh FSGI ini tidaklah mengapa. Ini adalah bentuk dari perhatian sebuah organisasi guru untuk kemajuan pendidikan.

Sedangkan di sisi lain, pengamat pendidikan, Indra Charismiadji juga ikut mengkritisi satu tahun kinerja Mas Nadiem.

Sang pengamat berpendapat bahwa program Kemendikbud cenderung tak berubahalias itu-itu saja. Beliau juga mengutip istilah penggunaan anggaran, “business as usual with more money” alias “kegiatan yang sama dengan anggaran yang bertambah”.

Sebagai contoh, pada periode Mas Nadiem dimunculkan program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, hingga penyederhanaan kurikulum.

Sedangkan di periode sebelum dan sebelumnya sudah ada program guru inti, guru pembelajar, PPG, RSBI, hingga gonta-ganti kurikulum. Atas berubahnya kebijakan ini, tidak semata-mata ikut mengubah skor PISA, juga kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

Atas gagasan alias kritik dari Indra, saya mengamati bahwa nilai rapor yang diberikan kepada Mas Nadiem mungkin berada pada angka “pas-pasan”.

Meski begitu, saya, bahkan kita semua menyadari bahwa salah satu jalan perubahan juga didasari atas metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi). Maka dari itulah ada kecenderungan bahwa kebijakan dan program baru berasa mirip-mirip dengan program masa lalu.

Hanya saja, lagi-lagi kita tak dapat menafik anggapan bahwa ada “gengsi” di hati para pemangku kebijakan pendidikan. Gengsi ini pulalah yang mengakibatkan lahirnya mindset “Ganti Menteri, Ganti Kurikulum, Ganti Kebijakan”.

Ada kesan seakan-akan nahkoda baru enggan meneruskan kebijakan nahkoda lama. Tapi, ketika kita lihat dan amati lagi, rasa memang begitu kali ya! Hemm.

Mas Nadiem “Terima Rapor” Kinerja Setahun, Nilainya Pas-pasan atau Memuaskan?

mas-nadiem-terima-rapor-kinerja-nilainya-pas-pasan-atau-memuaskan
Mas Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: Tangkapan Layar laman Youtube Berita Kemendikbud RI

Kembali lagi kepada judul, setelah diurai daftar nilai rapor kinerja Mas Nadiem selama setahun, agaknya dengan berat hati kita harus katakan bahwa rapor kerja Mas Mendikbud masih jauh dari kata “memuaskan”.

Memang, secara khusus, tidak ada nilai pasti dari sebuah kepuasan, tingkat kepuasan masing-masing insan juga berbeda. Meski begitu, dalam hal pendidikan, saya rasa kepuasan atas kinerja seorang Mendikbud ialah ketika kebijakan dan programnya dirasa dan mengena hingga semua kalangan.

Jika kita tilik lagi, agaknya harapan yang seperti itu cukup berat. Tambah lagi dengan situasi pandemi yang susah ditebak kapan berakhirnya. Sedikit banyak, akan berpengaruh juga dengan implementasi kebijakan dan kesuksesan sebuah program.

Tapi, kembali lagi kepada kinerja Mas Nadiem. Satu hal yang juga perlu kita renungkan adalah, tidak semua kebijakan mampu berjalan mulus hanya dalam hitungan satu tahun kerja. Kita tahu, ada kebijakan jangka panjang, jangka menengah, juga jangka pendek.

Kebijakan jangka panjang pendidikan mungkin seperti tertuang dalam peta Jalan Pendidikan Indonesia. Kebijakan jangka menengah seperti pelaksanaan hingga evaluasi Asesmen Nasional. Sedangkan kebijakan jangka pendek seperti Kurikulum Darurat dan subsidi kuota.

Terlepas dari nilai kinerja yang cenderung pas-pasan bahkan merah, yang jelas seluruh stakeholder pendidikan perlu menyatukan visi-misi demi kemajuan bersama.

Jangan biarkan perjuangan Mendikbud seperti semut yang mengangkat sebongkah roti sendirian, tapi ikut bersama pemangku jabatan untuk mengangkut roti secara bersama-sama. tujuannya sangat jelas, kan? Yaitu mewujudkan Indonesia maju terutama dari sektor pendidikan.

Salam.
Ditulis oleh Ozy V. Alandika

4 komentar untuk "Mas Nadiem “Terima Rapor” Kinerja Setahun, Nilainya Pas-pasan atau Memuaskan?"

  1. Kalau saya mengamati Mas Nadiem sedari awal berusaha sekuat tenaga mengakomodir seluruh stakeholders pendidikan, tapi apa daya beliau mgkn lupa bahwa Indonesia ini luasnya berupa kepulauan. Kebijakan yg tampak pas di kota sayangnya tdk bisa diterapkan di pelosok.

    Soal sosialisasi memang benar. Kebijakan tanpa sosialisasi sm saja bagai semut memanggul roti sendirian.

    Thanks, Bang Ozy.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ahsiyyap Bu Yana. Mungkin kalo aku di pusat kota, kebijakan2 yg selama ini terprogram bisa aku rasakan. Bener banget, Bu. Belum sampe ke sekolahku. Sedangkan buku cetak aja telat mulu. Upss.

      Makasih, Bu Yana😊

      Hapus
  2. Memang susah yaa menjangkau seluruh penjuru Indonesia, jangankan di luar Jawa, bahkan di Jawa sendiri itu daerah2 pelosok masih kurang terdeteksi. Dosenku pernah cerita, kebetulan beliau assesor ke sekolah pelosok, wah susah sekali kata beliau termasuk akses kesana juga sarana prasarana sekolah yang bahkan listrik gaada, gimana coba 😅

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebenernya malah lebih aman yg gak ada sinyal dan listrik mbak. Kepalangan basah, jd mereka gak terkena imbas kebijakan sedikitpun. Lha, drpd seperti kisah mbak, ada yg dpt merasakan kebijakan krn di kota, tapi sebagian kecil malah enggak. Kasian yg gak, mereka hanya sebagian kecil pula.
      Makasih mbak😊🙏

      Hapus