Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil

Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil
Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil. Gambar oleh StockSnap dari Pixabay

Pergaulan seyogyianya adalah pisau yang bermata dua. Di satu sisi bisa mendatangkan hal-hal positif dan membawa kepada hal-hal yang baik, dan di sisi lainnya bisa membawa mudharat dan merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bahkan lingkungannya.

Ketika bergaul dengan orang-orang yang baik, berilmu, dan berakhlak mulia, otomatis secara tidak sadar akan ter-imitasi dengan perbuatan baik didalam pergaulan kita.

Sebaliknya, jika pergaulan terlalu bebas dan tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di dalam Agama Islam, maka secara tidak sadar pula telah melanggar syari’at dan ketentuan Islam. Salah satunya adalah menikah setelah hamil.

Inilah fenomena yang seakan-akan menjadi trending topik di dunia Islam khususnya di Indonesia. Bayangkan saja, sudah banyak terjadi kasus-kasus yang sama di Indonesia pasangan yang baru menikah satu atau dua bulan tiba-tiba telah melahirkan anak.

Hal ini tentu menguatkan persepsi kita bahwasannya mereka tentu melakukan perbuatan zina.

Tidak usah jauh-jauh, di daerah kita saja telah ramai pernikahan seperti ini. Kadang dalam satu tahun lebih dari dua pasangan melakukan pernikahan yang bertajuk “menikahi wanita hamil”.

Itulah salah satu bukti bahwasannya aqidah, keimanan, dan akhlak di bumi ini sudah mulai rapuh. Syari’at Islam seakan menjadi buku yang usang yang terkesan tidak dihiraukan.

Halal dan haram menjadi sesuatu yang samar akan perbedaannya. Jelas-jelas di dalam Islam ketika bersenggama tanpa melalui pernikahan terlebih dahulu adalah perbuatan zina yang merupakan dosa besar.

Menikahi Wanita Hamil

Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil
Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil. Gambar oleh StockSnap dari Pixabay 


Menikahi wanita hamil diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Dalam hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.

Menikahi wanita hamil ada beberapa opsi, yaitu menikahi wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, dan menikahi wanita hamil dengan pria lain yang bukan menghamilinya.

Kemungkinannya, bisa saja ketika wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya, ataupun diceraikan oleh suami ketika wanitanya sedang hamil.

Hukum Menikahi Wanita Hamil

Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil4
Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil. Gambar oleh Laszlo Toth dari Pixabay 

Ada beberapa ketentuan hukum, yang dapat dikemukakan, yaitu mengenai sah atau tidaknya perkawinaan keduanya, serta boleh atau tidaknya melakukan senggama.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang masalah ini. Sepakat ulama Mazhab yang empat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah, dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininya.

Lebih detailnya dipaparkan sebagai berikut:

1.    Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil seperti ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.

Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para fuqaha didasarkan atas QS An-Nuur ayat 3, yang menegaskan bahwa:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

2.    Abu Hanifah berpendapat bahwa mengawini wanita/perempuan hamil karena zina hukumnya boleh. Dasar kebolehannya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya, sebagaimana dipahami surat An-Nisa’ ayat 24, yang setelah menjelaskan siapa-siapa saja yang tidak boleh dikawini, akhirnya yang dilanjutkan dengan firman-Nya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.

Meskipun diperbolehkan, namun si suami tidak boleh menggauli isterinya hingga ia melahirkan atau habis masa iddah-nya seperti dinyatakan dalam hadits Abu Sa’id Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda tentang tawanan perang Authos:

“Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali.”  (HR. Abu Dawud)

Dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air (sperma) di tanaman (rahim) orang lain yang dilarang berdasarkan hadits Ruwaifi’ bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam, beliau bersabda:

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.” (HR. At-Tirmidzi). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibn Syaibah, Thabrani, dan Baihaqi.

3.  Imam Malik mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.  

Menurut Imam Malik sebagaimana terdapat dalam kitab Mazahib al Arba’ah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal.

Alasannya adalah bahwa perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tiga kali suci sesudah melahirkan dinasabkan kepada ayahnya sedangkan anak zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan dia hamil.

4.   Ahmad bin Hanbal sebagaimana terdapat dalam kitab Al Mughni berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak.

Oleh karena itu, tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir. Alasan yang di kemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan nabi “menumpahkan air ditanaman orang lain” dan “larangan menyetubuhi wanita yang hamil sampai ia melahirkan anaknya”.

­­­Abu Yusuf dalam sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil sebelum dia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.


Pernikahan pada waktu hamil hukumnya haram dan tidak sah karena si wanita sedang dalam masa iddah


Hal ini disetujui oleh Imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan karena apabila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan atas QS Ath-Thalaaq ayat 4:

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Dan dalam QS. Al-Baqarah: 235

Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.

Dan ada beberapa hadis yang menguatkan larangan ini, yaitu:

Hadits Abu Ad-Darda` riwayat Muslim dari Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam:

Beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu Pusthath. Beliau bersabda: “Barangkali orang itu ingin menggaulinya?” (Para sahabat) menjawab: “Benar.” Maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda: “Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. Bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya dan bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya.” (HR. Muslim)

Hadis lain:

Janganlah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang isi kandungannya hak orang lain. (HR. Ahmad)

 5.     Ibnu Hazm mengatakan bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh melakukan senggama apabila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera atau cambuk, karena keduanya telah berzina.

Pendapat ini didasari atas keputusan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan:

  • Ketika Jabir bin Abdillah ditaya tentang kebolehan mengawinkan dua orang yang telah berzina, maka ia berkata: Boleh mengawininya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
  • Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Hai Amirul Mu’minin, puteriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketiak itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.

  6.  Ibnu Qudamah menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahuinya bahwa ia telah berzina dengan orang lain, kecuali melalui dua syarat:

  • Perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya bila ia hamil
  • Perempuan tersebut telah menjalani hukum dera, baik ia hamil maupun tidak.

  7.  Imam Muhammad bin Al Hasan Al-Syaibany mengatakan, perkawinannya sah, tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.

Hal ini juga didasari atas hadis Nabi Riwayat Abu Dawud yang artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali.

Pemikiran Al-Syaibany ini mengehendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung agar tidak terjadi ikhtilath nasab atau pencampuran keturunan.

Maka dari itu beliau mengharamkan dilakukannya hubungan badan sebelum anak lahir. Jika si anak lahir, maka logikanya anak itu adalah anak si ibu yang melahirkan, dan tidak adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi si ibu tadi.

Berdasarkan pendapat para pakar diatas, maka dapat digaris bawahi bahwa hukum menikahi wanita hamil itu ada dua, yaitu, diperbolehkan dan diharamkan (fasid atau batal) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.      Diperbolehkan menikahi wanita hamil jika:

  • Yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya
  • Telah melewati waktu iddah
  • Tidak melakukan senggama hingga bayinya lahir (ini berlaku ketika wanita hamil menikahi laki-laki lain yang bukan menghamilinya)
  • Telah bertaubat, memperbaiki sifat-sifatnya dan mengalami hukuman dera

2.      Diharamkan (fasid atau batal) menikahi wanita hamil jika: Perkawinan dilakukan pada waktu hamil (iddah)

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hahil dijumpi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang berisikan:

  • Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawini dengan perempuan yang menghamilinya.
  • Perkawinan dengan wanita hamil seperti yang disebutkan ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
  • Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil
Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil. Gambar oleh Steve Buissinne dari Pixabay 


Kompilasi Hukum Islam nampaknya hanya mengatur perkawinan hamil diluar nikah. Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami yang nikah secara sah, yang kemudian cerai atau meninggal dari ketentuan Pasal 53 diatas, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas bahwa perkawinan hamil dapat dilangsungkan asalkan menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang mengamilinya.

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat didalam QS An-Nuur ayat 3 yang dikutip diatas, bahwa pezina perempuan tidak layak dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan terhadap orang-orang yang beriman.

Dalam perkawinan ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita hamil tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada pasal 53 di atas, tidak terdapat adanya Kompilasi Hukum Islam mengatur pernikahan perempuan hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Artinya, kita harus melihat pendapat para ulama untuk meluruskannya.

Ulama-ulama Persatuan Islam menyatakan bahwa menikahi wanita hamil oleh orang lain itu terlarang. Namun jika wanita hamil dinikahi oleh orang yang menghamilinya maka perkawinannya sah, hanya mereka tetap berdosa bersar karena telah melakukan perzinaan.

Akan tetapi, bila terjadi hal semacam itu, lebih baik jangan dinikahkan sebelum ia melahirkan supaya tidak ditiru oleh orang lain.

Jadi, berkaitan dengan kasus wanita hamil akibat perzinaan dengan laki-laki yang bersangkutan, ketika laki-laki itu menikahinya, maka perkawinan itu sah dan tidak perlu diulang setelah melahirkan.

Namun mereka berdua tetap harus bertaubat karena perzinaan yang mereka lakukan.

Fatwa ini dikeluarkan mengingat persoalan menikah dengan wanita yang telah hamil yang umumnya akibat perzinaan itu menjadi kenyataan sosial yang terjadi dikalangan umat Islam.

Jika tidak dicegah, akan menjadi tradisi baru dikalangan umat Islam yang jelas melanggar ketentuan Syari’at Islam, baik yang berkaitan dengan hukum perkawinan itu sendiri maupun ajaran moral.

Akan tetapi, secara analisis ilmiah, sesungguhnya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menzinanya adalah sah, namun fatwa itu menekankan sebaiknya perkawinan itu dibatalkan karena dikhawatirkan akan ditiru dan menjadi tradisi baru dikalangan pemuda-pemudi Islam, padahal perilaku zina itu jelas melanggar syari’at.

Menurut penulis, dalam menyikapi hukum menikahi wanita hamil lebih condong kepada membolehkannya. Karena pada dasarnya itu adalah demi kemaslahatan pihak wanita hamil.

Jika saja diharamkan untuk dinikahkan keduanya (pria dan wanita yang telah berzina), maka yang dirugikan adalah pihak perempuan, terlebih lagi ia menanggung aib dan anaknya akan dianggap anak hasil zina.

Pernyataan membolehkan ini menurut penulis harus patuh kepada ketentuan-ketentuan tertentu dengan catatan bahwasannya ketika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan secara benar atau dilanggar, maka hukumnya akan berubah menjadi haram.

Tidak ada rukhsah (keringanan) dengan melanggar satu atau lebih ketentuan yang meliputi:

  • Wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki yang telah berzina dengannya. Boleh dinikahkan sebelum atau sesudah wanita hamil melahirkan.
  • Jika wanita hamil menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, maka si laki-laki harus menunggu masa iddah dan tidak boleh bersenggama dengan si wanita. Hal ini demi kemaslahatan keluarga wanita dan menjaga hubungan wanita dengan masyarakat. Karena hal ini akan berpengaruh bagi status anak wanita hamil tadi.
  • Sebelum mengadakan pernikahan, hendaknya dipastikan terlebih dahulu keduanya baik si wanita maupun laki-laki untuk bertaubat sungguh-sungguh untuk menyesali perbuatan zina dan mengikuti hukum dera atau pun cuci kampung, agar mereka mengetahui dan sadar akan seberapa besar dosa yang telah mereka lakukan.

Jadi dapat dikatakan bahwasannya Al-Qur’an dan Hadis telah menerangkan secara jelas dan rinci atas wanita yang boleh dinikahi, bagaimana situasi dan keadaan wanta itu berdasarkan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu.

Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil
Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil. Gambar oleh Boris Gonzalez dari Pixabay 


Pada dasarnya Syari’at Islam tetap memberikan keringanan demi kemaslahatan hidup manusia, tetapi dengan konsekuensinya, yaitu menerima hukuman dan lekas bertaubat dan membuang segala sifat-sifat yang tidak disukai Allah sebagai bentuk kembali kepada jalan yang lurus.

Dengan demikian, diharapkan untuk semua umat muslim agar tidak semata-mata taklid dan menerima secara mentah tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil.

Umat muslim semestinya harus terlebih dahulu memilah berdasarkan ketentuan pernikahan yang telah dipaparkan diatas, tentu dengan tidak melupakan dasar Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Jika terimplementasikan seperti itu, maka tindakan menikah setelah hamil dahulu bisa berangsur-angsur berkurang kuantitasnya, hal ini dikarenakan hukum Islam tentang itu bisa ditegakkan dan tersampaikan secara utuh sehingga akan timbul rasa khauf untuk melakukan perbuatan zina.

Wallahua’lam bissawab.

Taman baca:

Al-Khatib,Yahya bin Abdurrahman. Fiqh Wanita Hamil, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009
Khaeruman, Badri. Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2010
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2010
Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Posting Komentar untuk "Hukum dan Ketentuan Menikahi Wanita Hamil"